E-Portal News | 2021 : selalu ProKes 3M - Memakai Masker - Mencuci Tangan - Menjaga Jarak | Positif : 2.527.203 Sembuh : 2.084.724 Meninggal : 66.464

Rabu, 30 Januari 2019

Electronic Road Pricing (ERP) Segera Diterapkan Di Jakarta

ePortalNews - Sistem jalan berbayar di Jakarta sepertinya tidak menunggu lama lagi, kalau kita melintas di jalan Merdeka Barat Jakarta sudah bisa melihat plang electronic road pricing ( ERP) atau jalan berbayar elektronik sudah terpasang, disitu bisa kita lihat motor juga masuk dalam sistem jalan berbayar di jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Sigit Widjatmoko, menjelaskan bila sampai ini proses ERP masih dalam tahap kajian yang dilakukan oleh tiga peserta lelang.


“Masih terus berjalan. Artinya saat ini ada tiga peserta lelang yang sudah dinyatakan lulus, sekarang ketiganya diminta melakukan evaluasi teknis dan harga, masing-masing itu ada tahapan-tahapannya, jadi saat ini memang belum berjalan,” ucap Sigit, Senin (28/1/2019).

Sigit hanya mengatakan bila semuanya sudah siap, termasuk dari sektor transportasi umum yang akan menjadi pendukung utamanya. “Konsentrasinya ini kita lebih ke masalah intregrasi, meskipun ada LRT atau MRT, tapi bila belum ada integrasi itu akan menjadi masalah lagi nantinya. Jadi kita siapkan dulu first mile ke last mile-nya. Untuk uji coba ERP harus melihat dari kesiapan peserta lelangnya juga,” ucap Sigit.

Namun untuk sementara ERP hanya terpasang di jalan Merdeka Barat saja, sedangkan ruas jalan lain nantinya akan dievaluasi jika semua sudah siap.

“Ruas tersebut (Merdeka Barat) juga sudah ditetapkan sebagai kawasan evaluasi teknis dari tender ERP yang saat ini masih dalam persiapan. Jadi secara dasarnya sudah ada, apakah akan diterapkan di daerah lain, kita bicarakan itu nanti. Seperti yang saya bilang, fokus saat ini lebih ke integrasi lebih dulu,” ucap Sigit. (Kompas.com)

Share:

Jumat, 18 Januari 2019

Janji Naikkan Gaji PNS, Prabowo akan Tingkatkan Tax Ratio Jadi 16%


ePortalNews - Calon Presiden Prabowo Subianto menilai salah satu akar masalah dari kasus korupsi di tingkat pejabat negara lantaran kecilnya gaji para PNS. Untuk itu dia berjanji akan menaikkan gaji para PNS.

Menurut Prabowo gaji para PNS saat ini masih jauh dari kata sesuai. Sehingga para pejabat negara rawan untuk tergoda korupsi.

"Berkali-kali saya utarakan akar masalahnya adalah bahwa penghasilan para PNS birokrat kurang, tidak realistis. Kalau saya pimpin negara ini saya akan perbaiki kualitasnya," ujarnya dalam Debat Pilpres 2019 di Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Lalu dari mana uangnya? Prabowo menjelaskan, pihaknya akan meningkatkan pemasukan negara dari sisi pajak. Salah satu upayanya dengan meningkatkan rasio pajak (tax ratio).

"Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang 10% bahkan lebih rendah. Saya kembalikan ke 16% berati US$ 60 miliar lebih," terangnya.

Dengan bertambahnya pemasukan negara itu, Prabowo yakin bisa meningkatkan gaji seluruh PNS termasuk para pejabat negeri.

"Kalau dia masih korupsi kita akan tindak sekeras-kerasnya. Kalau perlu kita contoh negara lain kita atur untuk ditempatkan di pulau terpencil," ujarnya.

Selain itu pihaknya juga akan menambah anggaran KPK. Tujuannya agar KPK bisa semakin kuat sehingga bisa memberantas korupsi.


"Kami akan buat KPK-KPK di daerah. Kami akan tambah anggaran KPK," tegasnya. [Detikcom]
Share:

Kamis, 17 Januari 2019

Ahok Berterima Kasih Atas Keinginan Pendukungnya Menjemputnya Dari Mako Brimob

ePortalNews - Basuki Tjahja Purnama atau yang dikenal dengan nama Ahok pada tanggal 23 Januari 2019 bebas dari masa tahanannya di penjara Mako Brimob.

Begitu antusia para pendukungnya ingin menyambut di depan pintu gerbang penjara, namun Ahok menolak atas keinginan para pendukungnya. Selain itu Ahok ingin dipanggil dengan BTP di kemudian hari.

Di twitter, ID Ahok yang dikelola oleh timnya mengupload surat penolakan Ahok mengenai hal penjemputan Beliau. Dan berpesan untuk membatalkannya.




Share:

Selasa, 15 Januari 2019

Prabowo Janji Naikkan Gaji Polisi, Hakim dan Jaksa Berkali-kali Lipat


ePortalNews - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berniat menaikkan gaji hakim, jaksa, dan aparat kepolisian berkali-kali lipat jika ia memenangi Pilpres 2019.

Menurut Prabowo, tiga pilar penegakan hukum tersebut sangat vital bagi keberlangsungan pemerintahan Indonesia.

"Kita berniat perbaiki gaji hakim, jaksa, dan polisi. Bila perlu berkali-kali lipat gaji mereka. Karena hakim, jaksa dan polisi yang baik itu sangat vital bagi pemerintah republik Indonesia," kata Prabowo dalam pidato 'Indonesia Menang di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

Selain itu, bila terpilih nanti, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga berjanji akan memperhatikan kehidupan dan penghasilan seluruh prajurit TNI dan aparat pemerintah yang berada di daerah terpencil.

Sebagai purnawirawan TNI, Prabowo pun menitipkan pesan kepada para perwira yang masih aktif, baik di Polri, TNI, serta Intelijen. Ia meminta mereka untuk bekerja bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Saya beri saran sebagai kakakmu, sebagai seniormu. Mari kita ingat sumpah kita untuk bela seluruh rakyat. kita harus kerja untuk seluruh rakyat," kata mantan Danjen Kopassus ini. [Kompas]
Share:

Presiden PKS : Pidato Prabowo Terlalu Lama

ePortalNews - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman mengkritik pidato kebangsaan 'Indonesia Menang' yang disampaikan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Menurut Sohibul, durasi pidato Prabowo terlalu lama. 
"Dari sisi waktu, terus terang saya mengkritik, ini terlalu lama," ujar Sohibul usai acara, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019) malam. 

Prabowo berpidato selama 1 jam 23 menit. Ketua Umum Partai Gerindra itu melontarkan sejumlah kritik terhadap pemerintah serta menyampaikan apa yang akan dilakukannya jika menang dalam Pilpres 2019.

Sohibul mengaku sudah pernah menyampaikan usulan mengenai waktu kepada calon wakil presiden Sandiaga Uno. Dia menyarankan durasi pidato Prabowo tidak lebih dari setengah jam. 

"Saya sebetulnya sudah bicara kemarin-kemarin dengan Sandi, 'San, jangan sampai ini lebih dari setengah jam.' Tapi Pak Prabowo rupanya memberikan banyak ilustrasi sehingga jadi molor," kata dia.

Pantauan Kompas.com, Prabowo memang tak hanya membaca teks yang telah disediakan. Ia banyak berimprovisasi dalam menyampaikan pidatonya.
Menurut Sohibul, dengan berimprovisasi di luar teks pidato, apa yang disampaikan Prabowo menjadi tidak fokus.


"Menurut saya, ada beberapa bagian yang menjadi agak kabur ya. Justru semakin ringkas sebetulnya semakin baik. Tapi masing-masing orang punya gaya ya, Pak Prabowo saya kira begitulah Beliau," kata dia. [Kompas]
Share:

Jika Prabowo Berhasil Menang, Akan Membagi Susu Gratis ke Anak Indonesia


ePortalNews - Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial menjadi salah satu fokus program kerja nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Prabowo mengatakan, jika terpilih pada Pilpres 2019 mendatang, ia akan berjuang untuk menyediakan susu gratis untuk seluruh anak-anak sekolah di Indonesia.

"Kami akan berjuang untuk menyediakan susu gratis untuk semua anak-anak sekolah Indonesia," ujar Prabowo saat menyampaikan pidato kebangsaan bertajuk 'Indonesia Menang' di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019) malam.

Pernyataan Prabowo itu langsung disambut dengan riuh oleh para relawan dan pendukungnya yang berada di balkon. Terdengar mereka berteriak dan mengelu-elukan nama Prabowo.

Setelah berhenti sejenak, Prabowo kembali meneruskan pidatonya. Mantan Pangkostrad itu menegaskan bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang kurang makan, lapar dan sakit.

"Saya ulang, tidak boleh ada satu anak Indonesia yang kurang makan dan kelaparan di republik kita," kata Prabowo.

Dalam acara pidato kebangsaan tersebut hadir para ketua umum dan petinggi partai politik pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga.


Hadir pula ratusan relawan dan pendukung yang membawa poster atau spanduk sebagai bentuk dukungan kepada Prabowo-Sandiaga. [Kompas]
Share:

Senin, 14 Januari 2019

Maskapai Sepakat Menurunkan Tarif Domestik

ePortalNews - Sejumlah maskapai yang tergabung dalam Indonesia National Air Carrier Association (INACA) sepakat untuk menurunkan tarif penerbangan domestik. Ketua Umum INACA Ari Askhara mengatakan keputusan untuk menurunkan tarif adalah kesepakatan masing-masing maskapai.

“Semua ini inisiatif dari maskapai dan sudah sampaikan kepada Kementerian Perhubungan. Kami mendengar keluhan masyarakat, intinya kami komitmen turunkan harga tarif," kata Ari saat mengelar konferensi pers di Restoran Batik Kuring, Jakarta Selatan, Ahad 13 Januari 2018.

Sebelumnya, banyak masyarakat mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Keluhan muncul dalam sebuah petisi online pada situs Change.org. Petisi yang dibuat Iskandar Zulkarnain itu menuntut kepada pemerintah supaya harga tiket pesawat domestik diturunkan. Adapun petisi ini dibuat pada 20 Desember 2018.
Hadir dalam konferensi pers tersebut perwakilan beberapa maskapai domestik dan juga otoritas bandara. Beberapa diantaranya Sekretaris Jenderal INACA, Tengku Burhanuddin, Direktur Niaga Garuda Indonesia Fikri Ilham Kurniansyah, Direktur Lion Air Rudy Lumingkewas, Direktur Sriwijaya Air Joseph, Direktur Utama Angkasa Pura II Faik Fahmi, Direktur Utama Angkasa Pura I M. Awaluddin, Dirut Airnav Indonesia Novieriyanto dan Direktur Niaga Air Asia Rifai Taberi.

Ari menjelaskan komponen harga yang diturunkan hanya terdiri dari tarif yang hanya menjadi kewenangan dari maskapai. Adapun komponen harga tiket lain seperti pajak, Passenger Service Charge (PSC) atau airport tax, safey charge dan asuransi tak ikut diturunkan.

Ari juga menuturkan, keputusan penurunan tarif pesawat dari maskapai tersebut telah dilakukan sejak Jumat 11 Januari 2019. Adapun beberapa rute yang sudah mulai diturunkan misalnya seperti Jakarta-Denpasar, Jakarta-Jogja, Jakarta-Surabaya, Jakarta-Padang dan Jakarta-Pontianak.

"Penurunan tarif pesawat tergantung rute, tapi kami mencatat penurunan dengan kisaran 20 persen hingga 60 persen," kata Ari.
Menurut catatan INACA sejak Jumat lalu sudah ada 6 rute penerbangan yang sudah diturunkan tarifnya oleh maskapai Garuda. Selain itu, adapula dari Citilink sebanyak 33 rute dan Lion Grup sebanyak 40 rute yang akan menyusul turun.


Ari juga memastikan penurunan tarif tiket penerbangan tersebut sesuai dengan koridor regulasi dan aturan tata kelola industri penerbangan nasional. Termasuk memastikan bahwa keselamatan penerbangan melalui pengawasan dan perawatan pesawat menjadi hal yang utama. [Tempo]
Share:

Minggu, 13 Januari 2019

iPhone XI dengan 3 kamera meluncur tahun (2019) ini

ePortalNews - Apple bakal merilis iPhone dengan konfigurasi tiga kamera (triple-camera). Setidaknya begitu menurut bocoran gambar render yang beredar di internet, diperkuat klaim dari para pembocor ulung (@OnLeaks dan @IceUniverse) di Twitter.

iPhone dengan tiga kamera dikatakan sebagai varian paling premium, menggantikan iPhone XS Max. Kendati begitu, belum jelas seperti apa fungsi kamera ketiga yang dikembangkan sang pabrikan Cupertino.

Ditilik dari bocoran gambar hasil render yang belakangan beredar di internet, tiga kamera pada iPhone 2019 tersusun dengan cara unik. Alih-alih vertikal atau horizontal, tiga kamera ditempatkan dengan pola zig-zag.

Back from September 2019, I bring you the very 1st and very early glimpse at which I guess #Apple will unveil as #iPhoneXI!!! Yes, time has already come to meet the new #iPhone through gorgeous 5K renders made on behalf of new coming Partner @digitindia -> https://t.co/b6SxFUS2tx pic.twitter.com/97jrlTHQ5G
— Steve H.McFly (@OnLeaks) January 6, 2019
An unfortunate news, you see the iPhone 2019 renderings, is correct. pic.twitter.com/GFH9pLnUr0
— Ice universe (@UniverseIce) January 6, 2019

Rumor menyebut Sony bakal menjadi pabrikan yang mengembangkan triple-camera iPhone 2019.
Pasalnya, bocoran render iPhone dengan tiga kamera mengemuka pasca Sony sesumbar bakal meningkatkan kamera 3D besutannya, sebagaimana dihimpun KompasTekno, Minggu (13/1/2019), dari TheVerge.

Hingga kini belum bisa dipastikan kebenaran informasi ini, sebab Apple masih bungkam seperti biasa. Jika benar, Apple lagi-lagi tertinggal dari segi inovasi dan seakan-akan mengekor ke lini-lini Android.

Beberapa ponsel Android sudah lebih dulu meluncurkan smartphone dengan tiga kamera sepanjang 2018. Misalnya saja Samsung Galaxy A7, Huawei P20 Pro, serta LG V40 ThinQ.


Bahkan, beberapa vendor Android sudah melangkah lebih jauh dengan menawarkan smartphone empat kamera. Akan tetapi, bisa saja Apple menciptakan ponsel tiga kamera dengan fungsi yang benar-benar tokcer. Kita tunggu saja. [Kompas]
Share:

Sabtu, 12 Januari 2019

Apple Mengurangi Produksi Iphone Terbaru


ePortalNews - Apple melakukan pengereman produksi di awal tahun. Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) ini berencana mengurangi produksi untuk produk iPhone sekitar 10% dalam 3 bulan ke depan

Dilansir CNBC yang mengutip Nikkei Asian Review Apple telah menyampaikan rencana itu kepada para pemasoknya pada Desember kemarin. Perusahaan akan mengurangi produksi hingga Maret 2019

Ini akan menjadi yang kedua kalinya dalam dua bulan Apple mengurangi produksi. Keputusan ini berlaku untuk semua jenis iPhone termasuk model iPhone baru - XS Max, XS dan XR.

Total produksi yang direncanakan untuk direvisi terhadap iPhone baru menjadi sekitar 40 juta hingga 43 juta unit di kuartal I-2019. Angka itu lebih rendah dari rencana produksi sebelumnya sekitar 47 juta hingga 48 juta unit.

Pekan lalu, Apple juga memangkas target pendapatan. Salah satu yang menjadi alasannya lantaran pelemahan ekonomi di China dan pendapatan iPhone yang lebih rendah dari yang diperkirakan di wilayah China. 

Langkah ini mengguncang pasar karena investor khawatir tentang perlambatan ekonomi terbesar kedua di dunia di tengah perang dagang antara AS dan China.

Analis mengatakan bahwa banyak pemasok Apple telah menelaah masalah permintaan produk iPhone yang menurun sejak tahun lalu.

CEO Tim Cook mengatakan kepada CNBC pada hari Selasa kemarin bahwa pelaku pasar di Wall Street kurang menghargai ekosistem perangkat dan layanan yang berkembang.

Apple, bersama dengan para pesaingnya termasuk Samsung, melihat di pasar smartphone sudah sangat jenuh, terlihat dari penurunan penjualan. Menurut International Data Corporation, pengiriman smartphone global turun 6% pada kuartal III-2018, yang menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan pasar.


Beberapa analis menilai bahwa produk smartphone dari berbagai perusahaan tidak ada perubahan yang berarti dalam fitur dan fungsionalitasnya. Sehingga pelanggan tidak lagi melihat perbedaan nyata dari produk baru yang dikeluarkan. [Detik]
Share:

Pemerintah Telah Mengumumkan Pajak e-Commerce


ePortalNews - Pemerintah telah mengumumkan tarif dan peraturan yang berlaku pelaku e-Commerce di Indonesia.

Sesuai siaran pers, pokok pengaturan PMK-210 yang disampaikan bahwa ada 3 aturan utama yaitu :
1. Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan di platform marketplace online:
a. Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia platform marketplace;
b. Apabila belum memiliki NPWP, dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada
penyedia platform marketplace;
c. Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti
membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp4,8
miliar dalam setahun, serta
d. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam
setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Kewajiban penyedia platform marketplace
a. Memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP;
b. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform
marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa;
c. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan
milik penyedia platform marketplace sendiri, serta
d. Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.
Untuk diketahui, yang dimaksud dengan penyedia platform marketplace adalah pihak yang menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna platform dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli.
Penyedia platform marketplace yang dikenal di Indonesia antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku over- the-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace.

3. Bagi e-commerce di luar Platform marketplace
Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelum PMK-210 ini mulai berlaku efektif pada 1 April 2019, DJP akan melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku e-commerce, termasuk penyedia platform marketplace dan para pedagang yang menggunakan platform tersebut.

Untuk mendapatkan salinan PMK-210 ini dan informasi lain seputar perpajakan serta berbagai program dan layanan yang disediakan DJP, kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500 200.


Share:

Kamis, 10 Januari 2019

Polisi Mengamankan Tersangka Penusukan Siswi Bogor

ePortalNews - Polisi mengamankan pria berinisial S  yang  diduga sebagai pelaku penusukan Adriana Yubelia Noven (17), siswi SMK Baranangsiang. Ia ditangkap di wilayah Bandung, dan diketahui sebagai mantan pacar Noven.

"Berinisial S diamankan di Bandung. Belum tertangkap baru diamankan sebagai saksi," ujar Kapolresta Bogor Kota Kombes Hendri Fiuser kepada VIVA, Kamis 10 Januari 2018.

Sebanyak tujuh orang telah diperiksa dalam kasus kematian Noven. Kepolisian, kata Hendri, segera mengungkap pelaku dan motif di balik kejadian ini. "Hubungan (korban), belum (diketahui) masih dalam pemeriksaan (motifnya)," kata dia. 

Kapolsekta Bogor Timur Kompol Marsudi Widodo membenarkan bahwa terduga pelaku ditangkap. 
"Masih terduga pelaku. Ini ditangkap di Bandung. Iya mantan kekasih korban insialnya S atau siapanya. Saat ini masih dalam pemeriksaan dari dia. Informasi kasus ini diselidiki berkoordinasi dengan  Polda Jawa Barat," katanaya kepada VIVA.

Diketahui, Adriana Yubelia Noven (17) meregang nyawa setelah ditusuk pemuda yang menunggunya di sebuah gang menuju tempat kosnya. Dalam rekaman CCTV milik warga sekitar,  tubuh siswa jurusan busana ini langsung rubuh tak berdaya.

Beberapa detik sebelumnya, seorang pemuda mengenakan kaus klub bola dengan ciri-ciri bertubuh kurus dengan tato di lengan sudah menunggu di lokasi tersebut. Pelaku mondar-mandir sebelum akhirnya berjalan ke arah Noven.

Diduga keduanya saling kenal. Ini terlihat dari gelagat Noven yang tidak berontak saat didekati pemuda tersebut. Usai menusuk Noven, pelaku kemudian dengan cepat lari menaiki anak tangga yang menuju jalan Padjajaran.


Saat ditemukan warga, tubuh Noven bersimbah darah. Noven yang saat itu masih bernafas dan kritis ditolong warga. Namun nyawanya tak tertolong saat tiba di rumah sakit terdekat  BMC. Jenazah korban akhirnya di bawa ke RS PMI Kota Bogor.
Share:

Menkominfo: Selebgram Harus Bayar Pajak biar "Fair"

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Ekonomi Outlook 2019, Jakarta, Selasa (8/1/2019)

ePortalNewsMenteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengakui, hingga kini belum ada aturan terkait pengenaan pajak kepada para selebriti yang mempromosikan suatu produk melalui Instagram ( Selebgram). 

Oleh karena itu, Menkominfo mendorong adanya aturan pajak bagi para pengguna akun yang menjual jasa atau barang di media sosial tersebut. "Sebetulnya kalau misalkan sekarang selebriti dikenai aturan pajak itu kan di dunia nyata," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

"Misalnya kalau tampil di TV kan kena pajak, di dunia maya harus dikenai. Harus fair dong," sambung dia. Menurut Rudiantara, semua bentuk promosi di Instagram pasti ada bayaran yang diterima para artis. Harusnya, kata dia, penerimaan itu turut dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Namun, tindak lanjut terkait teknisnya, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Direktorat Jenderal Pajak. "Bagaimana caranya ya teman-teman Pajak-lah (yang mengerti)," kata dia. 

Sebelumnya, seperti dikutip dari Kontan.co.id, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan pantau kegiatan para wajib pajak melalui media sosial. Ini dilakukan untuk menambah basis data dari para wajib pajak yang saat ini sudah dimiliki oleh Ditjen Pajak. 

"Tapi ini kan baru rencana. Karena media sosial itu kan sangat luas, jadi masih butuh persiapan," ujar Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak Iwan Djuniardi Rabu (29/8/2018). Diharapkan, dengan langkah ini kepatuhan akan pajak oleh masyarakat akan meningkat. [Kompas]
Share:

Foto 12 Anggota DPRD Kota Malang Naik Kereta Api dengan Borgol dan Rompi Oranye

Sejumlah tahanan KPK dengan mengenakan baju tahanan menaiki kereta api dengan pengawalan petugas kepolisian menuju Surabaya di Jawa Timur, Senin (7/1/2019). Sebanyak 12 anggota DPRD Malang dipindahkan ke Surabaya menggunakan kereta api untuk menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor di Surabaya terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015. ANTARA FOTO/Handout/Humas KPK/wpa/wsj.

ePortalNewsKomisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah memindahkan 12 mantan anggota DPRD Kota Malang yang berstatus tersangka kasus dugaan suap APBD-P 2015 Kota Malang ke Surabaya, Jawa Timur. 

“12 anggota DPRD itu telah dibawa ke Surabaya menggunakan kereta api (KA) ke Malang, Senin (7/1/2019) malam. Mereka dititipkan sementara di Rutan Medaeng dan Cabang Kelas 1 Rutan Surabaya pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (8/1/2019). 

Kedua belas orang tersangka tersebut adalah Diana Yanti (DY), Sugiarto (SG), Afdhal Fauza (AFA), Syamsul Fajrih (SFH), Hadi Susanto (HSO), Ribut Haryanto (RHO), Indra Tjahyono (ITJ), Imam Ghozali (IGZ), Mohammad Fadli (MFI), Bambang Triyoso (BTO), Asia Iriani (AI), dan Een Ambarsari (EAI).

Dalam dokumentasi KPK, para tersangka terlihat mengenakan rompi jingga dan diborgol duduk dalam satu gerbong kereta api dengan dikawal oleh pengawal tahanan KPK dan pihak kepolisian setempat. Pada Selasa (8/1/2019), lanjut Febri, Jakasa Penuntut Umum KPK telah melimpahkan dakwaan dan berkas perkara ke-12 anggota DPRD Malang itu ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk dilanjutkan ke proses persidangan di Pengadilan Tipikor.

Jadwal persidangan akan ditentukan oleh pihak PN Surabaya. Kebijakan borgol Sebelumnya diberitakan, KPK mulai menerapkan pemborgolan demi alasan keamanan para tahanan. 

“Untuk pertimbangan keamanan, KPK mulai menerapkan ketentuan pada Peraturan KPK Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perawatan Tahanan pada Rumah Tahanan KPK, khususnya Pasal 12 ayat (2) yang mengatur bahwa dalam hal tahanan dibawa ke luar Rutan, dilakukan pemborgolan,” kata Febri melalui keterangan tertulis, Rabu (2/1/2019). 

Sementara itu, KPK telah menetapkan 22 mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 karena diduga menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 dan kawan-kawan dan dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019. 

Terkait persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 

Untuk 10 tersangka lainnya, KPK pada 10 Desember 2018 juga telah melimpahkan dari proses penyidikan ke penuntutan. Sebanyak 22 tersangka tersebut diduga menerima "fee" masing-masing antara Rp12,5-Rp50 juta dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Malang. 

Atas perbuatannya tersebut, 22 mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. Serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  [Kompas]
Share:

Mobil Listrik Akan Dikenakan Pajak 10% di Jawa Barat

ePortalNews - DPRD Jabar masih membahas revisi rancangan peraturan daerah (raperda) tentang kenaikan tarif pajak kendaraan. Selain mengatur kenaikan tarif, dalam raperda itu juga mengatur tarif pajak kendaraan bertenaga listrik sebesar 10 persen.

Aturan itu dimasukan dalam raperda sebagai respon dari rencana pemerintah yang akan segera mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) terkait kendaraan berbahan bakar listrik di awal tahun ini. Perpres tersebut menjadi payung hukum bagi industri yang bergerak di kendaraan berbahan bakar listrik.

Ketua Panus VII DPRD Jabar Herlas Juniar menuturkan, raperda yang sedang dibahas itu akan mengatur terkait kenaikan tarif pajak kendaraan baru sebesar 12,5 persen. Saat ini pembahasannya sudah memasuki tahap finalisasi tinggal menunggu rapat pleno anggota pansus. 

"Pembahasan sudah hampir finalisasi. Hampir semua materi sudah dibahas masukan juga sudah kita akomodir. Pemohonan dari eksekutif (kenaikan pajak kendaraan baru) 12,5 persen," katanya, saat dihubungi, Selasa (8/1/2018).

Selain mengatur kenaikan tarif pajak kendaraan baru, dalam raperda itu juga memuat konten lokal terkait pajak kendaraan berbahan bakar listrik. Aturan itu ditambahkan mengingat pemerintah akan mengeluarkan Perpres tentang kendaraan listrik di awal tahun ini. 

"Kita juga masukan pasal terkait mobil listrik, karena mobil listrik ini kan Perpresnya akan ke luar awal tahun ini, sehingga kita akomodir pasal mobil listrik," ucapnya.

Herlas mengungkapkan, besaran tarif pajak mobil listrik dan mobil atau motor biasa nilainya berbeda. Pada pajak kendaraan baru mobil dan motor berbahan bakar fosil itu sebesar 12,5 persen sementara untuk mobil listrik dikenai pajak sebesar 10 persen. 

"Untuk mobil listrik sebetulnya dikenakan pajak yang sama hanya di usulan kemarin itu, BBNKB nya dikecilin tidak 12,5 persen tapi pakai 10 persen," katanya. 

Alasannya, kata dia, untuk merangsang masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke mobil listrik yang dinilai ramah lingkungan. "Ini alasannya mendorong agar masyarakat beralih ke mobil listrik. Sehingga lebih ramah lingkungan dan ada penghematan energi," ucapnya. 

Pihaknya mengaku akan mengebut pembahasan sehingga raperda ini bisa disahkan pada Januari ini. "Kemungkinan kita akan selesaikan laporan Paripurna tanggal 18 Januari ini. Minggu ini kita tuntaskan yang belum tuntas," ucapnya. [Detik]
Share:

Polisi Mengantongi Identitas Pelak Penusukan Siswi di Bogor



ePortalNews - Kepolisian Resor Bogor Kota telah mengantongi identitas pelaku penusukan terhadap siswi SMK Baranangsiang, Andriana Yubelia Noven Cahya Rejeki (18). Kepala Polresta Bogor Kota Komisaris Besar Hendri Fiuser menyebut, diduga pelaku berinisial S.

Hendri mengatakan, kecurigaan polisi terhadap S didapat setelah salah satu teman korban mengenali ciri-ciri fisiknya, seperti yang terekam dalam kamera CCTV di lokasi penusukan itu terjadi.

"Sebenarnya, ini serba buta. Data yang kita dapat ini, kita nggak tau dia (pelaku) itu siapa. Rekaman CCTV juga tidak terlihat jelas," ucap Hendri, di Mapolresta Bogor Kota, Rabu (9/1).

"Tapi, berdasarkan keterangan dari teman korban ada yang kenal dengan ciri fisik orang (pelaku) di dalam CCTV itu," tambahnya.

Hendri menambahkan, kecurigaan polisi semakin jadi setelah S membuat statement di media sosial terkait soal penangkapan terhadap dirinya. Menurut Hendri, S sempat menulis di media sosialnya dan akan menuntut orang-orang yang telah memfitnahnya itu.

"Pelaku kan belum ketangkap. Nah, dia itu sempat memposting tulisan di medsosnya untuk mengcounter tuduhan bahwa ia telah ditangkap. Justru, di situ jadi titik terang kita untuk masuk," sebutnya.

Lanjut dia, dugaan sementara motif penusukan itu dilatarbelakangi karena dendam dan sakit hati. "Diduga antara korban dan pelaku pernah dekat, mungkin. Kalau teman dekat masa bunuh-bunuhan sih," kata Hendri.

Hendri menambahkan, sejauh ini polisi sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, yaitu pisau, baju seragam korban, serta rekaman CCTV. Adapun saksi yang sudah diperiksa, sambung Hendri, sebanyak empat orang.

"Kita harapkan tim agar lebih bekerja keras lagi untuk secepatnya terungkap," kata Hendri.

Hasil penyelidikan sementara, korban menderita luka tusuk senjata tajam yang menembus dada bagian kiri sedalam 22 sentimeter dengan lebar luka 3 sentimeter. 

Luka tusukan yang dialami korban cukup parah, sehingga menyebabkan gadis kelahiran Bandung, Jawa Barat, itu meninggal dunia saat di bawa ke rumah sakit.

Sebelumnya, seorang siswi SMK Barangnangsiang ditusuk seorang pemuda di gang samping kosannya di Jalan Riau, Kelurahan Batangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor sekira pukul 16.00.

Saat itu, korban ditusuk usai pulang sekolah. Gadis berkacamata itu tersungkur bersimbah darah di anak tangga. Sementara pelaku melarikan diri ke arah Jalan Pajajaran melewati samping Masjid Raya Bogor. [Merdeka]
Share:

Rabu, 09 Januari 2019

Pemerintah Akan Menerapkan Sistem Genap Ganjil Di Kota Besar

ePortalNews - Pemerintah mulai mengkaji penerapan ganjil genap di kota-kota besar di Indonesia untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Selain itu penguraian kemacetan juga dilakukan dengan memaksimalkan angkutan massal.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengatakan kemacetan menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar. Oleh sebab itu Kementerian Perhubungan mulai mengkaji aturan terkait manajemen lalu lintas.

"Pak Presiden dan menteri menggelar rapat terbatas soal kemacetan Jabodetabek, Rp 65 T kerugian akibat kemacetan. Pak Menhub sudah mendorong untuk kajian di kota besar di Indonesia dengan tingkat polusi tinggi sudah harus susun peraturan terkait manajemen lalu lintas," kata Budi di Semarang, Rabu (9/1/2019).

Hal itu diungkapkan Budi saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran program converter gas BRT Trans Semarang di Hotel Patra Semarang. Penerapan ganjil genap juga direncanakan dilakukan di berbagai daerah tidak hanya Jakarta. Saat ini regulasi sedang dibuat untuk Kota Palembang.

"Menyusun regulasi berdasarkan kajian ganjil genap tidak hanya di Jakarta tapi daerah lain tapi saat ini utamanya di Palembang," terang Budi.

Bantuan berupa Bus Rapid Transit (BRT) sudah dilakukan di beberapa daerah sebagai solusi menyiapkan taransportasi massal. Namun ia menegaskan untuk daerah yang pengelolaannya kurang bagus bakal ditarik kembali.

"Di Papua Sorong, Bogor belum jalan, kalau tidak serius akan kami ambil kembali dan berikan ke kota lain yang komitmen seperti Semarang," ujarnya.


Ia berharap Kementerian Perhubungan bisa mendorong perubahan paradigma masyarakat yang masih menggunakan kendaraan pribadi sehingga lalulintas menjadi padat. [Detik]
Share:

Rawat Prasarana Kereta Api Di Tahun 2019 Butuh 1,1 Triliun Rupiah



ePortalNews - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelontorkan Rp 1,1 triliun untuk perawatan dan pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) di tahun 2019.

Menurut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi anggaran tersebut digelontorkan untuk meningkatkan fasilitas kereta api. Dengan begitu, masyarakat bisa nyaman menggunakan moda transportasi umum.

"Moda transportasi berkembang pesat dan ini mengingatkan agar bisa berkembang baik dan memberikan pelayanan ke masyarakat dan nyaman menggunakan transportasi umum," kata dia di sela-sela penandatanganan IMO di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (4/1/2019).

Penandatanganan IMO tersebut dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Peningkatan, Perawatan dan Fasilitas Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Taufiq Hidayat dan Direktur Keuangan PT KAI, Muhammad Nurul Fadhila.

Adapun, anggaran sebanyak Rp 1,1 triliun tersebut diberikan untuk perawatan jalur kereta api, jembatan, stasiun kereta api, dan perawatan fasilitas operasi kereta api. Selain itu, juga untuk pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api, pengoperasian persinyalan, telekomunikasi dan instalasi listrik aliran atas, serta pengaturan langsiran.

Kemudian, pemeriksaan dan penjagaan jalan rel, jembatan, terowongan dan pintu perlintasan resmi dijaga, pelumasan wesel dan pintu perlintasan, serta Pekerjaan K3 (kebersihan, keindahan, keamanan).

Sementara itu, Kemenhub juga menyelenggarakan penandatanganan kontrak subsidi atau public service obligation (PSO) untuk angkutan KA perintis sebesar Rp 183 miliar. Kerja sama itu dilakukan oleh PPK Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Aditya Yunianto dengan Direktur Keuangan PT KAI, Didiek Hartyanto.

Sebagai informasi, ada enam KA perintis yang mendapat subsidi tersebut, yakni KA Cut Mutia, KA Bandara Lembah Anai, KA Bandara Internasional Minangkabau, KA Kertalaya lintas Kertapati - Indralaya, LRT Sumatera Selatan, dan KA Batara Kresna. [DetikFinance]
Share:

Translate

Visitor Counter

Flag Counter

Support

Menemukan bug/error silakan klik
eMail