Apple Rilis iOS 12.4.2 untuk iPhone Jadul

EPORTALNEWS-Jakarta - Kendati iPhone jadul tidak mencicipi iOS 13 bukan berarti Apple sudah tidak peduli. Sebaliknya, raksasa teknologi yang bermarkas di Cupertino, California, AS itu masih menggulirkan update untuk perangkat tersebut.

Apple baru saja merilis iOS 12.4.2. Update-an ini diperuntukkan bagi sejumlah perangkat yang usia produksinya kisaran 5-6 tahun lalu. Perangkat tersebut meliputi:

- iPhone 5S
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPad Mini 2
- iPad Mini 3
- iPad Air
- iPod Touch 6

Pembaruan ini cukup penting dan baiknya dipertimbangakan untuk diinstal. Sebab Apple memberikan peningkatan stabilitas sistem dan memperbaiki sejumlah bug dari versi sebelumnya.

Update ini bisa didapat melalui pembaruan Over-The-Air (OTA). Caranya hanya perlu mengakses Settings > General > Software Update. Bila sudah ada informasi update tinggal menekan tombol Download and Install.

Read More

Polisi Tangkap 6 Pelaku Pemerasan Sopir di Jembatan Tiga, Pluit

EPORTALNEWS-Jakarta, Beredar video pemerasan yang dilakukan sejumlah orang terhadap sopir yang melintas di Jembatan Tiga, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Dalam video berdurasi 60 detik itu para pelaku meminta sejumlah uang kepada sopir yang melintas. Mereka bahkan tak segan untuk naik ke kabin sopir untuk mendapatkan uang.

Terkait hal ini, Kanit Reskrim Polsek Penjaringan Kompol Mustakim mengatakan para pelaku sudah diringkus oleh tim gabungan Opsnal unit Resmob Polsek Metro Penjaringan dan Resmob Polres Jakarta Utara. Mereka ditangkap di tempat aksinya pada Sabtu (28/9) malam.

"Sudah ditangkap semalam. Ada 6 orang," kata Mustakim saat dikonfirmasi, Minggu (29/9).

Keenam tersangka itu ialah Zaenal Abidin (45), M Ridwan (24), Bagus Supriyatna (25), Harja (24), Wartubi (26), dan Hapip (23). Tersangka terakhir ditangkap dengan barang bukti sebilah badik.

"Saat kami lakukan penggeledahan ternyata salah satu pelaku ditemukan senjata tajam jenis badik yang dipegang tangan sebelah kiri," kata Mustakim.

Sementara dari tangan tersangka lain didapati barang bukti uang tunai berjumlah Rp 45.000. Uang itu didapati pelaku dengan cara meminta paksa dari sopir truk ataupun kendaraan pribadi yang lewat Jembatan Tiga.

"Para tersangka kita amankan ke Polsek Metro Penjaringan," tutup Mustakim.

Read More

Duh! Investor Mulai Ragu Tanam Modal di RI karena Banyak Demo

EPORTALNEWS-Jakarta - Gelombang aksi unjuk rasa mewarnai Jakarta dan beberapa wilayah lain di Indonesia selama seminggu terakhir. Hari ini pun kabarnya aksi demo akan terjadi.

Wakil Ketua Umum Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Raden Pardede menyatakan aksi demo yang dilakukan mulai membuat investor grogi dan ragu-ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Belum nahan (investasi) sih, cuma investor saya lihat mulai grogi nih, mulai ragu bagaimana kelanjutannya (bisnis). Kalau berkepanjangan pasti berpengaruh," kata Raden kepada detikcom, Senin (30/9/2019).

Menurut Raden pengusaha bingung apakah aksi unjuk rasa ini benar-benar untuk mengkritik kinerja pemerintah atau malah sengaja digunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk merusuh. Dari situ lah muncul ketidakpastian, yang sangat dibenci para pengusaha.

"Nah ini kita nggak tahu arah demonya ini ke mana? Kalau jadinya menjalar ke mana-mana kan jadi sumber ketidakpastian dunia usaha. Ini persoalannya kan apakah demo ini murni mengenai UU yang dianggap kontroversi," kata Raden.

"Kalau hanya UU itu should be okay, orang akan mengerti, tinggal bagaimana presiden menanggapi hal itu," lanjutnya.

Namun, menurut Raden gelombang aksi yang terjadi sudah campur aduk. Menurutnya, pengusaha takut apabila ada pihak-pihak yang justru menakut-nakuti investor.

"Ini seperti ada pihak-pihak yang buat investor takut, nggak baik. Yang tidak diketahui itu yang tidak jelas dan pasti ini yang bikin volatile (bergejolak), ini udah campur baur demonya," kata Raden.

Read More

DPR Gelar Paripurna Penutupan Masa Bakti 2014-2019 Hari Ini

EPORTALNEWS-Jakarta - DPR menggelar rapat paripurna hari ini. Agenda paripurna adalah penutupan masa persidangan dan masa bakti anggota DPR.

Rapat paripurna digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019). Berdasarkan agenda resmi, rapat dimulai pukul 10.00 WIB.

Agenda pertama dalam paripurna adalah pengambilan keputusan tingkat II atau pengesahan terhadap RUU Perkoperasian. Rapat dilanjutkan dengan laporan pimpinan Pansus terhadap hasil kajian pemerintah atas pemindahan ibu kota.

Selanjutnya pimpinan DPR akan menyampaikan pidato penutupan masa persidangan dan penutupan masa bakti keanggotaan DPR periode 2014-2019.

Anggota DPR periode 2019-2024 akan dilantik pada Selasa (1/10) esok hari. Mereka sebelumnya telah mengikuti pembekalan Empat Pilar oleh MPR.

Read More

Bakal Ada Demo di DPR, Sejumlah Rute TransJakarta Dialihkan

EPORTALNEWS-Jakarta - TransJakarta mengalihkan beberapa rute di sekitar kawasan gedung DPR/MPR karena ada aksi demonstrasi. Beberapa bus tidak melewati Halte Senayan JCC dan Slipi Petamburan dekat DPR.

"Sehubungan dengan adanya kegiatan aksi di depan Gedung DPR/MPR beberapa rute TransJakarta dilakukan pengalihan untuk antisipasi dan tetap melayani pelanggan," ucap Sekretaris Korporasi dan Humas Nadia Diposanjoyo, dalam keterangannya, Senin (30/9/2019).

TransJakarta belum mengetahui kapan rute akan kembali normal. Pengalihan akan dilakukan sampai kondisi kawasan di sekitar DPR kondusif.

"Pengalihan rute tersebut akan kembali melayani pelanggan seperti semula sampai situasi kondusif di sekitar tempat kegiatan aksi," ucap Nadia.

Berikut pengalihan rute yang dilakukan oleh TransJakarta:

- Koridor 9 (Pinang Ranti-Pluit), sementara tidak melewati Halte Senayan JCC dan Slipi Petamburan dikarenakan adanya penutupan jalan.

- Rute 4A (TU Gas-Grogol), sementara tidak melewati Halte Senayan JCC dan Halte Slipi Petamburan dikarenakan adanya pentupan jalan.

- Rute T11 (Bundaran Senayan-Poris Plawad), sementara tidak melewati Halte Senayan JCC dan Slipi Petamburan.

- Rute 1F (Bundaran Senayan-St Palmerah), dan 1B (Tosari-St Palmerah), mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalan di sekitar MPR/DPR. Untuk sementara tidak melewati halte Senayan JCC, DPR 1 dan DPR 2.

- Rute 3F (Gelora Bung Karno-Kalideres), sementara tidak melewati Halte Senayan JCC dan Halte Slipi Petamburan dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar MPR/DPR. 

Read More

Kapolri Pimpin Sertijab Kapolda Riau, Sultra dan Papua

EPORTALNEWS-Jakarta - Polri menyelenggarakan serah terima jabatan (sertijab) Kapolda Riau, Sultra, dan Papua. Sertijab itu dipimpin langsung Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Sertijab itu dilangsungkan di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Tito menyerahkan langsung tongkat komando dan tanda jabatan kepada Kapolda baru di 3 daerah itu.

"Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan," lanjut kata para Kapolda saat membacanya sumpah jabatan, Senin (30/9/2019).

Sebelumnya rotasi perwira tinggi Polri itu tertuang dalam surat telegram Kapolri Nomor: ST/2569/IX/KEP/2019 ter tanggal Jumat (27/9/2019). Surat itu ditandatangani AS SDM Kapolri Irjen Eko Indra Heri S.

Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja dimutasi jadi Analisa Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri. Posisinya diganti oleh Irjen Paulus Waterpau.

Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihastopo dimutasi jadi Pati Baintelkam, penugasan di BIN. Posisinya akan diganti oleh Irjen Agung Setya Imam Effendi.

Selain itu, Kapolda Sultra Brigjen Irianto dimutasi jadi Irwil III Itwasum Polri. Kapolda Sultra akan dijabat Brigjen Merdisyam.

Read More

Demo 30 Sept 2019 : Situasi Lalu Lintas di Jakarta

EPORTALNEWS-Jakarta, Dari pantauan kami bahwa beberapa lokasi di sekitar gedung DPR MPR mengalami penutupan jalan untuk demonstran tanggal 30 Sept 2019.

Dari Twitter Radio Elshinta menyampaikan bahwa ada penutupan Jalan Gatot Subroto sampai ke gedung DPR/MPR RI dialihkan.

Bagaimana dengan informasi dari TMC Polda Metro Jaya?

Polisi-pun sudah menyiapkan apel pengamanan penyampaian pendapat di parkir timur senayan, situasi saat itu kondusif.

Nantikan terus update berita kami, hanya di eportalnews.blogspot.com!

Read More

Wiranto: Jangan Dulu Simpulkan Penembak Mahasiswa Saat Demo

EPORTALNEWS-Liputan6.com, Jakarta Menko Polhukam Wiranto meminta publik tidak buru-buru menyimpulkan kasus mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari yang tewas tertembak saat demo di DPRD Sulawesi Tenggara, Kamis 26 September kemarin.

"Ya enggak bisa publik simpulkan, darimana? Informasi itu diklarifikasi oleh investigasi. Publik bisa enggak menginvestigasi? Kan enggak bisa," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Dia meminta semua pihak untuk bersabar dan tidak terpancing. Dia pun menyesalkan kejadian tersebut.

"Kita menyesal sekali lah. Tapi itu kan semuanya tidak direncanakan. Enggak ada maksud polisi membunuh masyarakat, enggak ada sama sekali," ungkap Wiranto.

Wiranto menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kepolisian untuk mengungkap pelaku penembakan.

"Itu polisi sekarang jelaskan, sedang investigasi. Kenapa, peluru kaliber berapa, tembakannya darimana, berarti yang nembak tuh siapa," kata Wiranto.

Read More

KPU Tegaskan Pelantikan Presiden Tetap 20 Oktober

EPORTALNEWS-Jakarta - Relawan Pro-Jokowi mengusulkan Joko Widodo (Jokowi) dilantik sebagai presiden periode 2019-2024 tanggal 19 Oktober. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, pelantikan tidak bisa maju atau mundur sehari pun.

"Tetap 20 Oktober 2019," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari kepada detikcom, Minggu (29/9/2019).

Dimintai konfirmasi secara terpisah, Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan, sejak 2004 pelantikan sudah dilangsungkan tanggal 20 Oktober. Aturan tersebut tetap berlaku sampai saat ini.

"Masa jabatan Presiden itu waktunya tertentu (fix term) 5 tahun dan sudah sejak Pilpres Langsung pertama tahun 2004 pelantikan Presiden 20 Oktober 2004. Sejak itu pada Pemilu 2009, Pemilu 2009 dan Pemilu 2019 siklus lima tahunan masa jabatan presiden adalah 20 Oktober," kata Ilham.

"Karena itu hasil Pemilu 2019 pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, tanpa melihat jatuh pada hari apa," imbuh Ilham.

Usulan itu disampaikan Projo saat diundang Jokowi bersama relawan lainnya, Jumat (27/9). Ketum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan, usulan pelantikan dimajukan sehari jadi Sabtu (19/10) untuk menghormati warga yang beribadah di hari Minggu (20/10).

"Penjadwalan pemilu untuk memastikan rangkaian kegiatan berjalan lancar. Tanpa menabrak rambu-rambu aturan. Tanpa mengganggu acara kenegaraan. Yang lebih penting adalah tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan merugikan masyarakat," kata Budi saat dimintai konfirmasi, Minggu (29/9/2019).

"Hari Sabtu untuk menghormati saudara- saudara kita yang beribadah di hari Minggu," imbuhnya.
(dkp/aik)

Read More

Kronologi Mahasiswa Kendari Tewas Tertembak saat Demo di DPRD

EPORTALNEWS-Liputan6.com, Kendari - Satu orang mahasiswa tewas tertembak saat menggelar aksi demonstrasi menolak RUKPK dan RKUHP di Kota Kendari, Kamis (26/9/2019). Korban atas nama La Randi (21), mahasiswa Fakultas Perikanan angkatan 2016.

Ketua BEM Unversitas Halu Oleo (UHO), Maco, menceritakan kronologi penembakan itu. Awalnya massa berusaha bertemu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, pihak DPRD tidak berkenan.

Kejadian ini kemudian memicu mundurnya ribuan mahasiswa UHO dan mengepung kantor DPRD. Saat proses pengepungan yang sudah berlangsung sekitar 3 jam lebih, Randi (21) tertembak.

Maco mendapat informasi penembakan mahasiswa Universitas Halu Oleo dari peserta aksi yang bersama Randi (21). Menurut pengakuan rekan-rekannya, korban ditembak dari jarak sekitar 10 meter.

"Saat itu, korban berada di depan Sekolah Timggi Amik Catur Sakti," ujar Maco.

Dia menjelaskan, saat itu mahasiswa yang berada di sekitar kantor DPRD dipukul mundur oleh polisi. Sejumlah anggota polisi, tiba-tiba mengejar mahasiswa dari arah Kantor Bulog Divisi Regional Sulawesi Tenggara.

Di situ, sejumlah saksi melihat seorang polisi mengeluarkan senjata. Kemudian, mengeluarkan tembakan hingga menyebabkan seorang mahasiswa tewas.

"Menurut sejumlah saksi, korban ditembak dengan timah panas, Tapi kami belum tahu seperti apa," ujarnya.

Salah seorang saksi mata lainnya, Herman, mengatakan setelah korban tertembak dan jatuh di trotoar, dia ditolong rekan-rekannya. Korban dilarikan ke RS Dr Ismoyo Kendari dengan menggunakan mobil bak terbuka.

"Dia sempat dibopong ramai-ramai dalam posisi terbaring. Saat dibopong, dia sudah terlihat pingsan," ujar Herman.

Mahasiswa Kendari yang tertembak sudah dipulangkan ke rumah orang tuanya. Hasil visum korban, kini sementara dipegang dokter RS Ismoyo Kendari dan belum dinyatakan secara resmi.

Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, AKBP Harry Goldenhardt menyatakan belum bisa memastikan apakah peluru atau bukan sampai ada hasil visum.

"Belum ada hasil pasti, yang jelas anggota polisi tak dibekali senjata dengan peluru tajam dan karet," ujarnya.

Komandan Korem 143 Halu Oleo Kendari, Kolonel Yustinus Nono Yulianto mengatakan, pihaknya sudah melakukan otopsi. Namun, hasilnya belum keluar.

"Dokter kami masukkan jari ke dalam luka, belum ada proyektil yang kami temukan," terang Yustinus.

Pihaknya mengatakan, pihak dokter butuh waktu untuk mengeluarkan hasil otopsi mahasiswa tewas tertembak.

Read More

Gerakan BEM Jakarta Ajak Mahasiswa Kaji RKUHP

EPORTALNEWS-Liputan6.com, Jakarta - Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta yang menaungi 13 kampus mengajak seluruh mahasiswa membahas RKUHP yang rencana pengesahannya menimbulkan polemik.

Koordinator Gerakan BEM Jakarta Abdul Hakim El mengatakan, kajian tersebut guna menentukan poin-poin dalam RKUHP yang harus dikoreksi dan yang harus dibiarkan.
"Kami ingin mengajak semua teman-teman, mari kita duduk sama-sama untuk kita melakukan kajian khusus terkait dengan RKUHP maupun UU KPK," kata Abdul di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019).

Menurutnya perlu ada kesepakatan dari mahasiswa sebelum melakukan unjuk rasa menolak RKUHP seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Hal ini agar ketika mereka melakukan aksi seluruh mahasiswa yang terlibat aksi memiliki pendapat dan tujuan yang sama.
"Kalau memang salah ayo kita gabung dan sama-sama menolaknya. Tapi kalau memang benar mari kita gabung dan sama-sama memberikan apresiasi," ujarnya.
Mewakili 13 kampus yakni BEM UIJ, BEM Az-Zahra, BEM STEBANK, BEMF Hukum UNAY, BEM UIC, BEM Tantular, BEM Unusia.
Kemudian BEMF Borobudur, BEM UMB, BEMF Hukum UBK, BEM STMIK Jayakarta, dan BEM Perbanas Institute.
Abdul menyebut sudah tugas mahasiswa mengawal setiap peraturan yang digodok DPR RI.
"Tugas kami mahasiswa hanya mengawal, dan bila memang ada poin-poin yang perlu dikritisi maka kami kritisi untuk mengubah poin tersebut," tuturnya.

Read More

Pascademo Mahasiswa dan Pelajar, Jalan Gatot Subroto di Depan Gedung DPR Masih Ditutup

EPORTALNEWS-JAKARTA, KOMPAS.com - Dua hari pascademo pelajar, Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat masih ditutup. Pantauan Kompas.com pada Jumat (27/9/2019) pukul 10.00 WIB, ruas Jalan Gatot Subroto dari Semanggi ke arah Slipi tidak bisa dilalui kendaraan.

Jalan Gatot Subroto itu ditutup mulai dari Jalan Gerbang Pemuda hingga flyover Slipi. Sementara Jalan Gatot Subroto dari arah Slipi menuju Semanggi bisa diakses seperti biasa.

Meski Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR ditutup, pintu tol dalam kota telah dibuka. Kendaraan yang keluar dari Tol Cawang-Grogol itu bisa melintas di depan Gedung DPR ke arah Slipi atau Palmerah.

Sementara terlihat, petugas keamanan yang ada di dalam DPR bersiaga memeriksa kendaraan yang masuk ke dalam gedung. Aparat kepolisian dari satuan Brimob dan Sabhara Polda Metro Jaya juga masih tampak berjaga bersama anggota TNI.

Read More

Usman Hanif: Jokowi Terbitkan Perppu UU KPK, Aksi Mahasiswa Berhenti

EPORTALNEWS-Jakarta -Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berkeyakinan gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa di berbagai daerah akan mereda dengan sendirinya bilang Presiden Joko Widodo membayalkan UU KPK hasil revisi. Pembatalan itu antara lain dapat dilakukan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perppu) atau cara lainnya.

"Apakah dengan Perppu atau apapun, silahkan, kita serahkan kepada para ahli hukum Tata Negara. Saya yakin Pak Jokowi mengerti apa yang harus dilakukan," kata Usman kepada Tim Blak-blakan detik.com. Bila UU KPK hasil revisi dibatalkan dan UU yang lama kembali berlaku, dia yakin aksi unjuk rasa mahasiswa itu akan reda dengan sendirinya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan Presiden Jokowi akan terus diserang dan dilimpuhkan pihak-pihak tertentu hingga bersedia menerbitkan Perppu UU KPK. Semula Usman menepis analisis Fahri tersebut dan menyebutnya sebagai ungkapan politisi yang akan pensiun semata.

Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Trisakti 1998-1999 itu juga berkeyakinan gelombang unjuk rasa mahasiswa adalah murni tanpa kepentingan politik tertentu. Bukan untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari tampuk kekuasaan seperti coba diembuskan pihak-pihak tertentu.

Sebab sekarang semua partai politik sudah berada di kubu pemerintah. Beda dengan masa sebelumnya ketika masih ada partai yang berseberangan dengan pemerintah sehingga masih wajar bila ada tudingan aksi mahasiswa disebut ada yang menunggangi.

Indikasi lain, kata lelaki kelahiran Jakarta, 6 Mei 1976 itu, sejak awal mahasiswa berdemonstrasi di DPR membawa agenda dan tuntutan yang sudah jelas, yakni mempersoalkan proses legislasi sejumlah RUU, salah satunya revisi UU KPK.

"Mereka tidak datang mula-mula dengan menyatakan untuk menjatuhkan Jokowi. Apa yang menjadi isu-isu selama kampanye pilpres pun tidak muncul, seperti Jokowi PKI, Jokowi komunis, Jokowi China, itu enggak ada. Jadi para mahasiswa itu benar-benar intelektual," papar Usman.

Kalau pun selama unjuk rasa di sana-sini terjadi tindakan anarkis, dia melanjutkan, polisi dapat menindak oknum-oknum yang berbuat pidana tersebut. Tapi secara umum, para mahasiswa menggelar unjuk rasa dengan damai dan mengusung agenda yang murnis untuk mengawal reformasi.

Selengkapnya, saksikan Blak-blakan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, "Aksi Mahasiswa Tidak Untuk Menjatuhkan Jokowi" di detik.com, Jumat (28/9).

Read More

Mahasiswa Halu Oleo Kendari yang Sempat Kritis Akhirnya Meninggal

EPORTALNEWS-Kendari - M Yusuf Kardawi (19) mahasiswa Fakultas Tehnik Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) dinyatakan meninggal dunia. Hal tersebut dibenarkan Plt Dirut RS Bahteramas, dr Sjarif Subijakto. Kabar duka untuk demokrasi.

"Innalaillahi wa inna ilaihi rojiun. Tn. M Yusuf, post craniectomy kemarin malam yang dirawat di ICU telah meninggal sekitar pukul 04.17 Dok," terang dr Sjarif melalui pesan tertulis kepada detikcom, Jumat (27/9/2019).

Sjarif membenarkan terkait kabar meninggalnya Yusuf di rumah sakit, meskipun tidak menjelaskan secara rinci terkait kondisi korban sebelum meninggal.

Sebelumnya, Kepala RS Ismoyo, dr Arif mengatakan jika Yusuf sebelum dirujuk ke Bahteramas sempat mendapatkan pertolongan di RS Ismoyo. Lalu, Arif menjelaskan jika semalam Yusuf menjalani operasi.

"Kepalanya bocor, untuk menghentikan pendarahan ia saat ini dioperasi," terangnya, Kamis malam.

Namun, Arif tidak bisa menjelaskan secara rinci apakah penyebab dari luka bocor di kepala Yusuf. "Belum bisa diketahui apakah kena benda tajam atau tumpul, mungkin terjatuh saat aksi atau bisa saja kemungkinan lainnya," pungkasnya.

Yusuf merupakan salah satu massa aksi dari ribuan massa aksi yang tergabung saat mengikuti unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra, Kamis (26/9/2019) menolak RKHUP dan UU KPK. Bentrok pecah setelah massa aksi awalnya melempar batu ke arah gedung DPRD Sultra dan dibalas dengan tembakan gas air mata.

Korban jiwa demo berdarah di Kendari kini tercatat dua orang. Selain Yusuf, kemarin Randi ditemukan tewas di lokasi demo dengan luka tembak di dada kanan.

Read More

Polisi Akui Salah: Perusuh yang Bawa Batu Berlindung di Ambulans

EPORTALNEWS-Jakarta, Polda Metro Jaya akhirnya mengklarifikasi soal ambulans DKI yang diamankan diduga menyuplai batu dan bensin ke pendemo. Jadi ambulans itu tidak membawa batu. Hal ini ditegaskan sebagai sebuah kesalahpahaman.

"Jadi, apa namanya, anggapan anggota Brimob diduga mobil itu digunakan oleh perusuh, tapi bukan. Tapi perusuh yang bawa batu ke mobil berlindung. Clear ya. Jadi enggak ada permasalahan apa-apa," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, Kamis (26/9).

Argo menjelaskan, saat kejadian, anggota Brimob memang dilempari oleh massa dengan batu. Polisi pun membalas dengan menembakkan gas air mata.
Polisi menyebut perusuh yang membawa batu dan kembang api yang sudah tersudut lalu mencari perlindungan. Salah satu tempatnya yakni di ambulans yang ada di lokasi.

"Perusuh itupun membawa alat ini, batu. Ini, dia mencari perlindungan masuk ke mobil PMI. Membawa batu dan kembang api, jadi masuk ke sana, masuk ke mobil," jelas dia.

Sebelumnya, akun @TMCPoldaMetro mengunggah adanya ambulans yang diduga menyuplai batu dan bensin kepada perusuh. 5 Ambulans ini lalu dibawa ke Polda Metro Jaya. Tapi, unggahan berisi video itu kemudian dihapus.

Read More

Mahasiswa Porak Porandakan Gedung DPRD Sumbar, Foto Jokowi Diturunkan dan Dilempari

EPORTALNEWS-SUMBAR, Massa mahasiswa Sumbar membakar kursi anggota DPRD Sumbar, saat aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sumbar, Rabu (25/9/2019).
Api segera dipadamkan dan petugas kepolisian menghalau massa yang berada yang masuk ke dalam ruang sidang utama itu.

Ruang sidang utama tersebut sudah sangat berantakan. Kaca meja pecah, kursi juga dirusak.Aparat kepolisian yang dipimpin Kapolresta Padang, Kombes Pol Yulmar Try Hermawan langsung menginstruksikan mahasiswa keluar dari ruangan di DPRD Sumbar.

“Mahasiswa semuanya keluar. Tidak ada lagi di dalam,” kata Yulmar, Rabu, dilansir MSN.
Dari pantauan di lokasi, bukan hanya ruangan sidang utama yang hancur berantakan, perpustakaan juga ikut dirusak. Semua buku-buku dilempar keluar, meja dan kursi patah.

Alat-alat elektronik seperti televisi dan komputer hancur berantakan. Ruangan fraksi-fraksi juga hancur diamuk massa.
Selain itu, mahasiswa menurunkan foto Jokowi sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya, massa juga melempari foto tersebut.

Read More

LBH Terima 50 Pengaduan, Ada Mahasiswa yang Hilang

EPORTALNEWS-JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi pada Selasa (24/9/2019), Lembaga Bantuan Hukum ( LBH) menerima 50 pengaduan dari para mahasiswa.

Menurut Direktur LBH Jakarta Arif Maulana, mereka yang mengadu itu terdiri dari berbagai kampus dengan berbagai alasan. Salah satunya adanya mahasiswa yang hilang.
"Ada yang mengatakan temannya ditangkap, belum kembali, mereka khawatir karena semalam ada sweeping juga dari kepolisian di beberapa wilayah," kata Arif di Kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).

Tidak hanya itu, dia juga menerima laporan adanya 50 mahasiswa yang ditangkap oleh aparat kepolisian dari berbagai kampus. Antara lain dari Universitas Singa Perbangsa Karawang, Unjani, UKI, Unpad, STHB, dan UIN Jakarta.

"Dari informasi yang kami dapatkan kurang lebih 50 mahasiswa yang ditangkap dan ada warga yang membantu mahasiswa. Kami telah menerima aduan dari para mahasiswa melalui tim advokasi," kata dia.

Arif mengatakan, informasi dari kepolisian menyebutkan bahwa terdapat 94 mahasiswa yang ditangkap di Polda Metro Jaya dan 49 orang lainnya ditangkap di Polres Jakarta Barat.

LBH juga membuka posko pengaduan bagi para mahasiswa yang pasca demonstrasi di DRP, Selasa (24/9/2019) kemarin tidak diketahui keberadaannya. "Kami buka posko pengaduan bagi yang merasa anggota keluarga, teman kuliah, sahabat, atau warga yang belum kembali ke rumah, ke kampus pasca aksi semalam," ujar dia.

Dia mengatakan, mereka yang ingin mengadu bisa langsung menghubungi YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, ICJR, dan PP Muhammadiyah apabila membutuhkan pendampingan hukum.

Diketahui, aksi unjuk rasa mahasiswa dari seluruh daerah di DPR berujung ricuh akibat tindakan represif dari polisi. Para mahasiswa menyerukan berbagai tuntutan terkait dengan beberapa hal, antara lain soal Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), revisi UU KPK, dan berbagai tuntutan lainnya.

Read More

5 Ambulans yang Diamankan Polisi Milik Pemprov DKI, Disebut Angkut Molotov

EPORTALNEWS-Jakarta - Polisi mengamankan lima ambulans di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat. Kelima ambulans diduga milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov DKI Jakarta.

"Polri amankan 5 kendaraan ambulan milik Pemprov DKI Jakarta yang digunakan untuk mengangkut batu dan bensin yang diduga untuk molotov di dekat Gardu Tol Pejompongan Jl. Gatot Subroto," demikian cuit akun Twitter @TMCPoldaMetro, Kamis (26/9/2019).

Ada dua cuitan @TMCPoldaMetro yang berisikan video. Dalam video tersebut tampak personel kepolisian di sekitar ambulans-ambulans yang terparkir berdekatan.

Di dalam salah satu ambulans tampak ada beberapa petugas yang mengenakan rompi merah. Saat ini ambulans dan petugas yang ada di dalam ambulans pun ikut diamankan untuk dimintai keterangan.

"Ya diamankan di Polda Metro untuk dimintai keterangan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, saat dimintai konfirmasi, Kamis (26/9).

Kepala Dinkes DKI, Widyastuti, belum merespons saat dihubungi untuk dikonfirmasi terkait peristiwa ini.

Diketahui, demo di sekitar DPR diwarnai kericuhan sejak Rabu (25/9) sore. Massa pelajar yang demo di depan gerbang DPR untuk memprotes RUU KUHP.

Namun, massa melakukan pelemparan terhadap petugas kepolisian. Pagar gedung DPR pun sempat dirusak dan dibakar. Kericuhan kemudian menyebar ke beberapa titik. Beberapa fasilitas juga dirusak, termasuk Pos Polisi di Tomang.

Hingga dini hari massa terus menyerang polisi menggunakan batu maupun botol kaca. Hingga sekitar pukul 04.05 WIB, polisi dapat membubarkan massa. Sejak sore, ada ratusan massa pelajar yang diamankan petugas kepolisian.

Read More

Jokowi Tetap Tolak Keluarkan Perppu UU KPK

EPORTALNEWS-TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyarankan kepada masyarakat untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru disahkan.
"Kan sudah saya bilang, sudah Presiden bilang, gunakan mekanisme konstitusional. Lewat MK dong! Masa kita main paksa-paksa. Sudahlah," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 25 September 2019.

Yasonna mengatakan, masyarakat harus menghargai mekanisme konstitusional karena Indonesia merupakan negara hukum. Ia menuturkan, jika ingin menegakkan hukum, maka harus tunduk pada hukum.
Menurut Yasonna, tidak ada alasan kondisi saat ini, seperti unjuk rasa, sebagai kegentingan memaksa untuk menerbitkan Perppu KPK. Ia meminta agar masyarakat tidak membiasakan cara-cara seperti itu.

"Iman Putra Sidin (pakar hukum tata negara) juga mengatakan janganlah membiasakan cara-cara begitu. Berarti dengan cara itu mendeligitimasi lembaga negara. Seolah-olah enggak percaya MK. Itulah makanya dibuat MK," ujar Yasonna.

Senada dengan Yasonna, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga mengatakan bahwa wadah untuk memprotes revisi UU KPK adalah dengan judicial review. "Beginilah dalam bernegara ini kan tidak ada ruang negosiasi, baik itu negosiasi secara politik dan negosiasi secara ketatanegaraan. Sudah diwadahi secara ketatanegaraan bagaimana proses politik sudah semuanya tersedia," ujarnya.

Read More

Ketua DPR: Yang Membuat Kerusuhan Bukan Mahasiswa

EPORTALNEWS-TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendapat laporan bahwa kerusuhan yang terjadi pada Selasa malam, 24 September 2019 bukan disebabkan oleh mahasiswa.
"Saya baru nerima laporan tadi malam bahwa yang membuat kerusuhan itu bukan mahasiswa," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu di RS Pelni pada Rabu, 25 September 2019 usai menjenguk mahasiswa yang menjadi korban.
Bamsoet mendapatkan informasi tersebut dari mahasiswa dan dari BEM universitas yang kemarin terlibat demonstrasi di depan Gedung DPR.

"Saya hanya menerima laporan dan beberapa BEM menyampaikan bahwa pada malam hari saat terjadi kerusakan itu mereka sudah menarik diri," kata dia.
Menurut Bamsoet, ia terus memonitor aksi mahasiswa itu, terutama mahasiswa yang terluka.
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR pada Selasa, 24 September 2019. Mereka menuntut DPR membatalkan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dan beberapa RUU lainnya yang bermasalah.
Pada sore hari, unjuk rasa makin panas. Kerusuhan pecah setelah polisi mengusir massa. Hingga malam, kerusuhan pecah di beberapa titik sekitar Senayan.

Bamsoet saat itu sebenarnya ingin bertemu dengan mahasiswa, tapi ia terhalang gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian ke mahasiswa.
"Saya persilakan kepada adik-adik mahasiswa datang ke DPR saya membuka diri sampaikan apa yang menjadi aspirasinya dan nanti apa yang bisa kami lalukan dalam kapasitas kami sebagai DPR," kata politikus Partai Golkar itu.

Read More

Ini 10 Pasal RKUHP yang Kontrovensial di Masyarakat

EPORTALNEWS-TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan segera merampungkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam sepekan. Berikut ini sepuluh pasal kontroversial dalam RKUHP yang menjadi kritik keras sejumlah masyarakat sipil:

Read More