Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menanggapi soal unjuk rasa para guru honorer yang menuntut untuk dijadikan PNS. Moeldoko mengatakan yang banyak berjanji kepada guru honorer justru orang yang bertarung di pilkada.
Moeldoko menepis jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai ingkar janji untuk menaikkan para guru honorer jadi PNS. Menurutnya, yang banyak berjanji kepada guru honorer itu saat pilkada.
"Oh nggak juga (Jokowi ingkar janji), ntar dulu, janji di mana? Justru yang banyak janji-janji itu waktu pilkada itu," kata Moeldoko saat ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018).
Dia juga mengatakan, saat ini Jokowi tidak ada lagi berjanji untuk mengangkat status PNS. Jokowi justru menekan agar tidak ada lagi janji-janji seperti itu.
"Makanya sekarang tegas presiden nggak ada lagi janji-janji politik untuk urusan pengangkatan CPNS dan seterusnya. Justru presiden yang menekankan itu. Jangan dibalik-balik," katanya.
Sebelumnya, Moeldoko bicara soal kenapa pihak Istana tidak menerima perwakilan para guru honorer yang berunjuk rasa. Moeldoko beralasan karena kegiatan padat.
"Sebenarnya bukan nggak mau nerima, sama-sama padat (kegiatan) semua kemarin," kata Moeldoko.
Tapi, kata Moeldoko, pada intinya skema untuk penyelesaian persoalan tenaga guru honorer itu sudah ditemukan. Ada beberapa opsi untuk menjawab keluhan para guru tersebut.
"Ya sebenarnya kan secara umum skemanya sudah ketemu, ada melaui tes, standarnya seperti itu. Berikutnya skema kedua P3K. kalau nggak bisa lagi ke situ, pendekatan kesejahteraan masing-masing di daerah nanti. Saya pikir skema itu sudah yang bijaksana," tuturnya. (Detikcom)
0 komentar:
Posting Komentar