Kapolri Pimpin Sertijab Kapolda Riau, Sultra dan Papua

EPORTALNEWS-Jakarta - Polri menyelenggarakan serah terima jabatan (sertijab) Kapolda Riau, Sultra, dan Papua. Sertijab itu dipimpin langsung Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Sertijab itu dilangsungkan di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Tito menyerahkan langsung tongkat komando dan tanda jabatan kepada Kapolda baru di 3 daerah itu.

"Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan," lanjut kata para Kapolda saat membacanya sumpah jabatan, Senin (30/9/2019).

Sebelumnya rotasi perwira tinggi Polri itu tertuang dalam surat telegram Kapolri Nomor: ST/2569/IX/KEP/2019 ter tanggal Jumat (27/9/2019). Surat itu ditandatangani AS SDM Kapolri Irjen Eko Indra Heri S.

Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja dimutasi jadi Analisa Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri. Posisinya diganti oleh Irjen Paulus Waterpau.

Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihastopo dimutasi jadi Pati Baintelkam, penugasan di BIN. Posisinya akan diganti oleh Irjen Agung Setya Imam Effendi.

Selain itu, Kapolda Sultra Brigjen Irianto dimutasi jadi Irwil III Itwasum Polri. Kapolda Sultra akan dijabat Brigjen Merdisyam.

Read More

Demo 30 Sept 2019 : Situasi Lalu Lintas di Jakarta

EPORTALNEWS-Jakarta, Dari pantauan kami bahwa beberapa lokasi di sekitar gedung DPR MPR mengalami penutupan jalan untuk demonstran tanggal 30 Sept 2019.

Dari Twitter Radio Elshinta menyampaikan bahwa ada penutupan Jalan Gatot Subroto sampai ke gedung DPR/MPR RI dialihkan.

Bagaimana dengan informasi dari TMC Polda Metro Jaya?

Polisi-pun sudah menyiapkan apel pengamanan penyampaian pendapat di parkir timur senayan, situasi saat itu kondusif.

Nantikan terus update berita kami, hanya di eportalnews.blogspot.com!

Read More

Wiranto: Jangan Dulu Simpulkan Penembak Mahasiswa Saat Demo

EPORTALNEWS-Liputan6.com, Jakarta Menko Polhukam Wiranto meminta publik tidak buru-buru menyimpulkan kasus mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari yang tewas tertembak saat demo di DPRD Sulawesi Tenggara, Kamis 26 September kemarin.

"Ya enggak bisa publik simpulkan, darimana? Informasi itu diklarifikasi oleh investigasi. Publik bisa enggak menginvestigasi? Kan enggak bisa," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Dia meminta semua pihak untuk bersabar dan tidak terpancing. Dia pun menyesalkan kejadian tersebut.

"Kita menyesal sekali lah. Tapi itu kan semuanya tidak direncanakan. Enggak ada maksud polisi membunuh masyarakat, enggak ada sama sekali," ungkap Wiranto.

Wiranto menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kepolisian untuk mengungkap pelaku penembakan.

"Itu polisi sekarang jelaskan, sedang investigasi. Kenapa, peluru kaliber berapa, tembakannya darimana, berarti yang nembak tuh siapa," kata Wiranto.

Read More

KPU Tegaskan Pelantikan Presiden Tetap 20 Oktober

EPORTALNEWS-Jakarta - Relawan Pro-Jokowi mengusulkan Joko Widodo (Jokowi) dilantik sebagai presiden periode 2019-2024 tanggal 19 Oktober. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, pelantikan tidak bisa maju atau mundur sehari pun.

"Tetap 20 Oktober 2019," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari kepada detikcom, Minggu (29/9/2019).

Dimintai konfirmasi secara terpisah, Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan, sejak 2004 pelantikan sudah dilangsungkan tanggal 20 Oktober. Aturan tersebut tetap berlaku sampai saat ini.

"Masa jabatan Presiden itu waktunya tertentu (fix term) 5 tahun dan sudah sejak Pilpres Langsung pertama tahun 2004 pelantikan Presiden 20 Oktober 2004. Sejak itu pada Pemilu 2009, Pemilu 2009 dan Pemilu 2019 siklus lima tahunan masa jabatan presiden adalah 20 Oktober," kata Ilham.

"Karena itu hasil Pemilu 2019 pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, tanpa melihat jatuh pada hari apa," imbuh Ilham.

Usulan itu disampaikan Projo saat diundang Jokowi bersama relawan lainnya, Jumat (27/9). Ketum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan, usulan pelantikan dimajukan sehari jadi Sabtu (19/10) untuk menghormati warga yang beribadah di hari Minggu (20/10).

"Penjadwalan pemilu untuk memastikan rangkaian kegiatan berjalan lancar. Tanpa menabrak rambu-rambu aturan. Tanpa mengganggu acara kenegaraan. Yang lebih penting adalah tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan merugikan masyarakat," kata Budi saat dimintai konfirmasi, Minggu (29/9/2019).

"Hari Sabtu untuk menghormati saudara- saudara kita yang beribadah di hari Minggu," imbuhnya.
(dkp/aik)

Read More

Kronologi Mahasiswa Kendari Tewas Tertembak saat Demo di DPRD

EPORTALNEWS-Liputan6.com, Kendari - Satu orang mahasiswa tewas tertembak saat menggelar aksi demonstrasi menolak RUKPK dan RKUHP di Kota Kendari, Kamis (26/9/2019). Korban atas nama La Randi (21), mahasiswa Fakultas Perikanan angkatan 2016.

Ketua BEM Unversitas Halu Oleo (UHO), Maco, menceritakan kronologi penembakan itu. Awalnya massa berusaha bertemu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, pihak DPRD tidak berkenan.

Kejadian ini kemudian memicu mundurnya ribuan mahasiswa UHO dan mengepung kantor DPRD. Saat proses pengepungan yang sudah berlangsung sekitar 3 jam lebih, Randi (21) tertembak.

Maco mendapat informasi penembakan mahasiswa Universitas Halu Oleo dari peserta aksi yang bersama Randi (21). Menurut pengakuan rekan-rekannya, korban ditembak dari jarak sekitar 10 meter.

"Saat itu, korban berada di depan Sekolah Timggi Amik Catur Sakti," ujar Maco.

Dia menjelaskan, saat itu mahasiswa yang berada di sekitar kantor DPRD dipukul mundur oleh polisi. Sejumlah anggota polisi, tiba-tiba mengejar mahasiswa dari arah Kantor Bulog Divisi Regional Sulawesi Tenggara.

Di situ, sejumlah saksi melihat seorang polisi mengeluarkan senjata. Kemudian, mengeluarkan tembakan hingga menyebabkan seorang mahasiswa tewas.

"Menurut sejumlah saksi, korban ditembak dengan timah panas, Tapi kami belum tahu seperti apa," ujarnya.

Salah seorang saksi mata lainnya, Herman, mengatakan setelah korban tertembak dan jatuh di trotoar, dia ditolong rekan-rekannya. Korban dilarikan ke RS Dr Ismoyo Kendari dengan menggunakan mobil bak terbuka.

"Dia sempat dibopong ramai-ramai dalam posisi terbaring. Saat dibopong, dia sudah terlihat pingsan," ujar Herman.

Mahasiswa Kendari yang tertembak sudah dipulangkan ke rumah orang tuanya. Hasil visum korban, kini sementara dipegang dokter RS Ismoyo Kendari dan belum dinyatakan secara resmi.

Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, AKBP Harry Goldenhardt menyatakan belum bisa memastikan apakah peluru atau bukan sampai ada hasil visum.

"Belum ada hasil pasti, yang jelas anggota polisi tak dibekali senjata dengan peluru tajam dan karet," ujarnya.

Komandan Korem 143 Halu Oleo Kendari, Kolonel Yustinus Nono Yulianto mengatakan, pihaknya sudah melakukan otopsi. Namun, hasilnya belum keluar.

"Dokter kami masukkan jari ke dalam luka, belum ada proyektil yang kami temukan," terang Yustinus.

Pihaknya mengatakan, pihak dokter butuh waktu untuk mengeluarkan hasil otopsi mahasiswa tewas tertembak.

Read More

Gerakan BEM Jakarta Ajak Mahasiswa Kaji RKUHP

EPORTALNEWS-Liputan6.com, Jakarta - Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta yang menaungi 13 kampus mengajak seluruh mahasiswa membahas RKUHP yang rencana pengesahannya menimbulkan polemik.

Koordinator Gerakan BEM Jakarta Abdul Hakim El mengatakan, kajian tersebut guna menentukan poin-poin dalam RKUHP yang harus dikoreksi dan yang harus dibiarkan.
"Kami ingin mengajak semua teman-teman, mari kita duduk sama-sama untuk kita melakukan kajian khusus terkait dengan RKUHP maupun UU KPK," kata Abdul di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019).

Menurutnya perlu ada kesepakatan dari mahasiswa sebelum melakukan unjuk rasa menolak RKUHP seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Hal ini agar ketika mereka melakukan aksi seluruh mahasiswa yang terlibat aksi memiliki pendapat dan tujuan yang sama.
"Kalau memang salah ayo kita gabung dan sama-sama menolaknya. Tapi kalau memang benar mari kita gabung dan sama-sama memberikan apresiasi," ujarnya.
Mewakili 13 kampus yakni BEM UIJ, BEM Az-Zahra, BEM STEBANK, BEMF Hukum UNAY, BEM UIC, BEM Tantular, BEM Unusia.
Kemudian BEMF Borobudur, BEM UMB, BEMF Hukum UBK, BEM STMIK Jayakarta, dan BEM Perbanas Institute.
Abdul menyebut sudah tugas mahasiswa mengawal setiap peraturan yang digodok DPR RI.
"Tugas kami mahasiswa hanya mengawal, dan bila memang ada poin-poin yang perlu dikritisi maka kami kritisi untuk mengubah poin tersebut," tuturnya.

Read More

Pascademo Mahasiswa dan Pelajar, Jalan Gatot Subroto di Depan Gedung DPR Masih Ditutup

EPORTALNEWS-JAKARTA, KOMPAS.com - Dua hari pascademo pelajar, Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat masih ditutup. Pantauan Kompas.com pada Jumat (27/9/2019) pukul 10.00 WIB, ruas Jalan Gatot Subroto dari Semanggi ke arah Slipi tidak bisa dilalui kendaraan.

Jalan Gatot Subroto itu ditutup mulai dari Jalan Gerbang Pemuda hingga flyover Slipi. Sementara Jalan Gatot Subroto dari arah Slipi menuju Semanggi bisa diakses seperti biasa.

Meski Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR ditutup, pintu tol dalam kota telah dibuka. Kendaraan yang keluar dari Tol Cawang-Grogol itu bisa melintas di depan Gedung DPR ke arah Slipi atau Palmerah.

Sementara terlihat, petugas keamanan yang ada di dalam DPR bersiaga memeriksa kendaraan yang masuk ke dalam gedung. Aparat kepolisian dari satuan Brimob dan Sabhara Polda Metro Jaya juga masih tampak berjaga bersama anggota TNI.

Read More

Usman Hanif: Jokowi Terbitkan Perppu UU KPK, Aksi Mahasiswa Berhenti

EPORTALNEWS-Jakarta -Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berkeyakinan gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa di berbagai daerah akan mereda dengan sendirinya bilang Presiden Joko Widodo membayalkan UU KPK hasil revisi. Pembatalan itu antara lain dapat dilakukan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perppu) atau cara lainnya.

"Apakah dengan Perppu atau apapun, silahkan, kita serahkan kepada para ahli hukum Tata Negara. Saya yakin Pak Jokowi mengerti apa yang harus dilakukan," kata Usman kepada Tim Blak-blakan detik.com. Bila UU KPK hasil revisi dibatalkan dan UU yang lama kembali berlaku, dia yakin aksi unjuk rasa mahasiswa itu akan reda dengan sendirinya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan Presiden Jokowi akan terus diserang dan dilimpuhkan pihak-pihak tertentu hingga bersedia menerbitkan Perppu UU KPK. Semula Usman menepis analisis Fahri tersebut dan menyebutnya sebagai ungkapan politisi yang akan pensiun semata.

Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Trisakti 1998-1999 itu juga berkeyakinan gelombang unjuk rasa mahasiswa adalah murni tanpa kepentingan politik tertentu. Bukan untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari tampuk kekuasaan seperti coba diembuskan pihak-pihak tertentu.

Sebab sekarang semua partai politik sudah berada di kubu pemerintah. Beda dengan masa sebelumnya ketika masih ada partai yang berseberangan dengan pemerintah sehingga masih wajar bila ada tudingan aksi mahasiswa disebut ada yang menunggangi.

Indikasi lain, kata lelaki kelahiran Jakarta, 6 Mei 1976 itu, sejak awal mahasiswa berdemonstrasi di DPR membawa agenda dan tuntutan yang sudah jelas, yakni mempersoalkan proses legislasi sejumlah RUU, salah satunya revisi UU KPK.

"Mereka tidak datang mula-mula dengan menyatakan untuk menjatuhkan Jokowi. Apa yang menjadi isu-isu selama kampanye pilpres pun tidak muncul, seperti Jokowi PKI, Jokowi komunis, Jokowi China, itu enggak ada. Jadi para mahasiswa itu benar-benar intelektual," papar Usman.

Kalau pun selama unjuk rasa di sana-sini terjadi tindakan anarkis, dia melanjutkan, polisi dapat menindak oknum-oknum yang berbuat pidana tersebut. Tapi secara umum, para mahasiswa menggelar unjuk rasa dengan damai dan mengusung agenda yang murnis untuk mengawal reformasi.

Selengkapnya, saksikan Blak-blakan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, "Aksi Mahasiswa Tidak Untuk Menjatuhkan Jokowi" di detik.com, Jumat (28/9).

Read More